KIWi On Boards

Bupati Kediri HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA bersama Kepala BKD Kabupeten Kediri M. SOLIKIN dan Inspektur Inspektorat NONO SOEKARDI, hari ini melakukan rilis resmi Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Camat Purwoasri, MUDATSIR  yang berlangsung pada 6 Mei lalu. MUDATSIR yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) Tunjangan Hari Raya (THR)  lebaran tersebut terancam dicopot dari jabatannya.   Bupati Kediri yang akrab disapa Mas DHITO itu menjelaskan, setelah mendapat laporan dari masyarkat terkait pungli, pihaknya  sudah memberikan peringatan pada semua pejabat di lingkup Pemkab  Kediri agar tidak melakukan pungutan liar dalam bentuk apapun. Bahkan dua hari sebelum OTT, Mas DHITO juga sudah menghubungi MUDATSIR  agar tidak melakukan penarikan THR pada kepala desa. Namun, himbauan itu sama sekali tidak digubris oleh MUDATSIR.   Saat melakukan OTT pada 6 Mei, Mas DHITO mendapati beberapa perangkat dan bendahara desa lain datang ke Balaidesa Ketawang...

KPK bersama Bareskrim Polri masih terus mendalami praktik jual beli jabatan yang dilakukan Bupati Nganjuk NOVI RAHMAN HIDAYAT. Setelah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, KPK saat ini masih mendalami dan melakukan pengembangan lebih lanjut terkait  kasus ini.   Plt Juru Bicara KPK ALI FIKRI saat On Air di Radio ANDIKA mengatakan, modus jual beli jabatan yang dilakukan NOVI yaitu para camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati melalui ajudan sebagai perantara. Jumlah setoran bervariasi untuk pengisian jabatan di tingkat kecamatan di Kabupaten Nganjuk.   Tak hanya di tingkat kecamatan, perangkat desa di Nganjuk juga menyetorkan sejumlah uang ke NOVI demi memuluskan langkah untuk mendapatkan jabatan. ALI menambahkan, kasus lelang jabatan tersebut saat ini sudah dilanjutkan oleh Bareskrim Polri dan para tersangka dibawa ke Jakarta hari ini.(arg/eko) Sumber: AndikaFM.com

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang terjaring OTT KPK, mematok tarif tertentu untuk jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk. Tarifnya bervariasi tergantung jabatan yang diinginkan sang pemberi suap.   Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto dalam jumpa pers di Gedung KPK mengatakan, dari informasi penyidik untuk level perangkat desa tarifnya antara Rp 10.000.000 sampai Rp15.000.000. Sedangkan untuk jabatan di atasnya mencapai Rp 150.000.000. Polri dan KPK bakal mendalami dan mengembangkan Informasi harga yang dipatok Novi untuk memperjual belikan jabatan.    Kata Agus, jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk sudah sering terjadi dan menjadi kebiasaan. KPK bersama Bareskrim Polri telah menetapkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai tersangka dugaan suap terkait pengisian jabatan dilingkungan Pemkab Nganjuk Provinsi Jatim.   Selain Novi, KPK dan Bareskrim Polri juga telah menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka. M...

  Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, menetapkan Bupati Nganjuk, NOVI RAHMAN HIDAYAT, sebagai tersangka dugaan korupsi jual beli jabatan. Selain NOVI ada 6 orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka, 4 diantaranya merupakan camat di Kabupaten Nganjuk.   Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, BRIGJEN. DJOKO POERWANTO, pada konferensi pers di gedung KPK, Senin sore mengatakan, keenam orang yg ditetapkan tersangka adalah DUP, Camat Pace, ES, Camat Tanjunganom sekaligus Plt. Camat Sukomoro, HAL, Camat Berbek, BS, Camat Loceret, TBW, Mantan Camat Sukomoro, dan MIM, Ajudan Bupati Nganjuk. Menurut DJOKO, NRH, Bupati Nganjuk diduga sebagai penerima atau janji, TBW adalah pemberi, sementara MIM bertindak srebagai perantara suap.   DJOKO menambahkan, berdasarkan koordinasi dengan KPK, penyidikan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Dittipikor Bareskrim Polri. Operasi tangkap tangan yang dilaksanakan Minggu sore kemarin memang hasil kerja bareng antara ...